Denda Pajak: Cara Menghitung dan Aturannya

Sebagai pemilik properti, Anda menjadi objek wajib pajak, yang berarti menjadi kewajiban Anda untuk membayar pajak PBB setiap tahunnya. Pembayaran pajak ini dilakukan setiap tahun maksimal 6 bulan setelah Anda mendapatkan surat. Jika lebih dari waktu tenggat, Anda akan dikenai denda pajak. 

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB sendiri merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1985 yang membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan pengubahan menjadi UU Nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah suatu bentuk pajak yang sifatnya kebendaan, besarnya secara umum ditetapkan dari kondisi objek, baik itu tanah maupun bangunan. Pengenaan ini ditujukan untuk wajib pada baik perorangan atau pribadi maupun badan. 

Baca juga: Cara Hitung Pajak Bumi dan Bangunan Bisnis

Pengertian Denda Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : Envato

Lantas, apa itu denda pajak PBB? Ini adalah nilai pajak yang wajib Anda bayarkan ketika telah melewati tenggat waktu pembayaran pajak alias pajak menunggak. Pengenaan sanksi denda ini dihitung setiap bulan mulai dari tenggat waktu pembayaran pajak. 

Sebelum melakukan pembayaran PBB, Anda perlu mengetahui berapa nilai PBB terlebih dahulu. Adapun nilai pajak yang masuk dalam PBB yaitu Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP. Aturan nilai ini sesuai dengan harga pasar untuk setiap wilayah dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya. 

Tarif ketetapan PBB sendiri diperoleh dari mengalikan 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Ketetapan angka NJKP adalah 20% dari NJOP apabila nilai NJOP tidak lebih dari Rp1 miliar atau sebesar 40% dari angka NJOP apabila nilai NJOP sama atau lebih dari Rp1 miliar.  

Cara Menghitung Denda Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : Envato

Berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, denda pajak PBB adalah sebesar 2%. Misalnya, PBB bangunan yang Anda miliki adalah sebesar Rp500 ribu, alhasil denda yang harus Anda bayarkan adalah Rp10 ribu. Angkanya memang terasa kecil di awal, tetapi jangan lupa bahwa angka ini dihitung setiap bulan.

Jadi, jika Anda terlambat membayar pajak selama satu tahun, maka besar denda pajaknya adalah Rp120 ribu. Semakin lama keterlambatan pembayaran, maka semakin besar pula denda yang turut menjadi kewajiban. Selain itu, keringanan dari pemerintah dalam penghapusan denda pajak berlaku untuk denda selama 24 bulan saja. 

Dengan begitu, Anda wajib membayar pajak PBB sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menghindari pengeluaran ekstra dengan membayar denda 

Cara Membayar PBB yang Mengalami Keterlambatan

Sebenarnya, membayar PBB maupun dendanya tidak sulit dilakukan. Pembayaran bisa melalui kantor pos maupun bank yang sudah menjadi mitra dari pemerintah. Bahkan, Anda juga dapat membayar PBB secara daring. Simak caranya berikut ini.

• Bawalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB yang Anda dapatkan setiap tahun dari pihak RT/RW atau kelurahan. Jumlah biaya pajak yang harus Anda bayarkan berikut Nomor Objek Pajak (NOP) bisa Anda temukan pada surat tersebut. 
• Setelah membayar PBB, Anda akan menerima Surat Tanda Terima Setoran atau STTS dari petugas.
• Apabila ingin mengetahui berapa angka PBB yang harus dilunasi berikut denda pajak, Anda bisa melakukan pencarian pada mesin pencari dengan mengetik kata kunci “bayar PBB” serta nama wilayah atau kota. 

Setiap wilayah yang telah menyediakan layanan bayar pajak online akan tertera pada layar. Anda cukup mengikuti instruksi yang tersedia guna mengetahui angka yang harus Anda bayarkan berikut denda pajak jika mengalami keterlambatan pelunasan. 

Manfaat Melakukan Pembayaran PBB

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Pihak pemerintah akan menggunakan uang pendapatan pajak untuk pembangunan negara. Rutin melakukan pembayaran pajak secara tidak langsung membantu melancarkan pembangunan berbagai fasilitas publik.

Misalnya, pembangunan jembatan, jalan umum, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu, pajak juga memiliki manfaat untuk subsidi bahan bakar minyak dan pangan, dana pengembangan transportasi publik, dan kelestarian budaya serta lingkungan hidup. 

Tidak hanya membantu menyukseskan proyek pembangunan negara, membayar pajak secara teratur juga memudahkan Anda memenuhi semua kebutuhan yang berurusan dengan regulasi atau administratif. Dengan begitu, Anda tidak harus kerepotan mengurusi pajak PBB dan denda pajak jika terlambat untuk suatu hal penting lainnya. 

Tenggat Membayar PBB

Tenggat waktu maksimal pembayaran pajak setiap tahunnya adalah 6 bulan setelah Anda mendapatkan SPPT dari pihak yang berwenang. Jadi, pastikan Anda tidak melewati tenggat waktu tersebut sehingga tidak dikenai denda pajak. 

Biasanya, pemerintah daerah memberikan keringanan terhadap keterlambatan pembayaran PBB, dalam hal ini penghapusan atau pemutihan denda pajak PBB. Anda dapat melakukan pengecekan sesuai dengan daerah domisili bangunan melalui kantor pemerintah atau langsung mengunjungi situs resmi di internet. 

Tidak ada salahnya untuk mencari informasi ini terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran denda PBB. Hanya, tak semua wilayah domisili menerapkan kebijakan penangguhan denda pajak ini. Ini artinya, lebih baik penuhi kewajiban Anda dalam membayar pajak sebagai warga negara yang baik dan sebisa mungkin menghindari denda karena keterlambatan. 

Demikian tadi informasi mengenai denda pajak, cara tepat menghitungnya, dan tenggat waktu pelunasan pajak PBB yang harus Anda perhatikan. Bukan hanya perorangan, aturan ini juga berlaku untuk badan atau pemilik bisnis.

Sama halnya dengan ketaatan untuk membayar pajak tepat pada waktunya, bisnis Anda juga perlu memiliki kemudahan dalam dan transaksi. Dengan begitu, meluaskan sayap bisnis dan menarik lebih banyak pelanggan tidak lagi sulit dilakukan. Solusi untuk hal ini yaitu menggunakan layanan Flip for Business. 

Flip for Business menawarkan kemudahan melalui tiga produk utama, yaitu Money Transfer dan Transfer Internasional dengan biaya admin yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp29 ribu. Flip for Business meningkatkan efisiensi proses transaksi bisnis hingga 60% dibandingkan metode lain seperti internet banking dan platform sejenis.

Coba layanan Flip for Business sekarang juga!