Sampai Diteliti Universitas Cambridge, Ini Gambaran Pajak di Korea Selatan

Korea Selatan memang semakin menarik untuk dibahas. Geliat minat warga negara Indonesia untuk melanjutkan studi atau mencari penghidupan di negeri gingseng ini semakin terlihat. Jika kamu termasuk di antaranya, ada baiknya untuk mempelajari terlebih dahulu sistem pajak di Korea Selatan. Dengan demikian, kamu bisa lebih siap menghadapi belantara kehidupan di sana.

Secara umum, sejarah Korea Selatan memang menarik untuk dipelajari. Di awal berdirinya, negeri ini juga masih mengadopsi kultur perpajakan Jepang. Sistem ini kemudian dimodifikasi, disesuaikan, dan dikembangkan hingga menjadi sistem pajak yang seperti ini. Amerika Serikat pun memiliki andil dalam mewarnai sistem perpajakan Korea Selatan.

Baca Juga: Jangan Kaget! Ini 7 Risiko Kerja di Korea Selatan sebagai TKI

Sejarah Reformasi Pajak di Korea Selatan

Sumber: Unsplash

Sejak berdiri pada tahun 1948, sistem pajak dalam pemerintahan Korea Selatan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan agar dapat pajak dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional serta mengupayakan nilai-nilai keadilan.

Terdapat beberapa periode penting yang akhirnya membawa Korea Selatan menjadi negeri yang kamu kenal sekarang:

1. Praindustrialisasi (1948-1961)

Secara ringkas, masa tahun 1948-1961 disebut sebagai masa praindustrialisasi di Korea Selatan. Pada masa ini, diperkenalkan sistem perpajakan modern dan demokratik untuk pertama kalinya di negeri ini. Karakter khasnya adalah pergeseran target pajak dari kelas tuan tanah desa ke kelas orang-orang kaya.

2. Industrialisasi Berorientasi Ekspor (1961-1970)

Selanjutnya, tahun 1961-1970 disebut sebagai masa industrialisasi berorientasi ekspor. Pada masa ini, pemerintah menyadari bahwa sistem pajak yang telah baik belum diimbangi dengan sistem pelaksanaan yang mendukung. 

Hukum terkait tunggakan pajak pun diperketat. Pemerintah juga menerapkan pajak istimewa untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan devisa.

3. Industrialisasi Berat (1971-1979)

Periode tahun 1971-1979 pun menjadi periode industrialisasi berat yang diawali dengan industri berorientasi ekspor yang sukses serta pemerintahan yang ambisius. Pada periode ini, terjadi reformasi pajak agar lebih memiliki nilai-nilai keadilan. Dengannya, diperkenalkan berbagai jenis pajak pribadi dan pajak usaha.

4. Penyesuaian Struktural dan Liberalisasi (1980-1987)

Sementara itu, periode tahun 1980-1987 dikenal sebagai periode liberalisasi dan penyesuaian struktural.  Selain pemberlakuan pajak rendah dan pembebasan pajak, pemerintah mulai memberikan insentif untuk penelitian dan pengembangan. 

Investasi pada perusahaan kecil dan menengah pun diperkuat. Hal ini menstabilisasi perekonomian di Korea selatan dan mempercepat pertumbuhannya.

Setelah masa-masa di atas, pajak di Korea Selatan masih tetap mengalami reformasi-reformasi hingga sekarang. Namun, periode-periode di atas mengambil peran besar yang membentuk wajah pajak Korea Selatan saat ini. Dinamika perpajakan Korea Selatan ini sangat menarik dipelajari. Tak heran, para akademisi pun ikut tertarik untuk meneliti.

Sistem Pajak di Korea Selatan

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berkontribusi pada anggaran keuangan Korea Selatan. Pendapatan pajak diperoleh melalui pajak individu, pajak penghasilan perusahaan, pajak asuransi sosial, pajak barang dan jasa, pajak properti, serta pajak internasional.

Jika kamu tinggal dan berpenghasilan di Korea Selatan, kamu pun perlu mencari nasihat profesional tentang perpajakan. Status kewarganegaraan, tingkat penghasilan, dan jenis penghasilan yang berbeda akan menghasilkan penerapan hukum pajak yang berbeda pula.

Dari segi lamanya tinggal, imigran dikelompokkan sebagai residen dan non-residen. Orang asing yang tinggal lebih dari 183 di Korea Selatan disebut sebagai residen pajak sehingga perlu memperhatikan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, imigran non-residen isa tetap terkena pajak terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari Korea Selatan.

Baca Juga: Mau Liburan ke Korea Selatan? Simak Tips Tukar Rupiah ke Won Berikut Ini!

Tarif pajak penghasilan untuk non-residen dapat berbeda dengan tarif untuk warga negara Korea Selatan. Namun demikian, tarif progresif bisa jadi tetap diberlakukan. Selain itu, terdapat beberapa tarif khusus untuk beberapa jenis penghasilan. Misalnya, pekerja asing dengan penghasilan ganda dan memiliki perjanjian dengan Korea Selatan.

Pembayaran pajak di Korea Selatan harus dilakukan menggunakan mata uang won Korea (KRW). Selanjutnya, pembayaran dapat dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening National Tax Service (NTS). Nomor rekening biasanya diinformasikan melalui email yang terdaftar.

NTS menyarankan wajib pajak untuk menunaikan pembayaran selambatnya tiga hari sebelum batas waktu. Hal ini penting dilakukan agar transfer bank selesai tempat waktu. Jika pajak tidak dibayar tepat waktu, kamu bisa terkena tambahan biaya!

Untuk transfer ke rekening luar negeri, kamu tidak lagi harus mencari kantor money changer untuk menukarkan mata uang sekaligus mengirimkannya. Saat ini, sudah ada Flip Globe yang membuat proses tersebut bisa dilakukan sendiri, cukup menggunakan ponsel di genggaman. 

Bukan hanya bisa transfer ke rekening luar negeri, aplikasi ini tidak mengharuskanmu menukarkan uang rupiah dahulu ke mata uang tujuan. Flip Globe secara otomatis akan memperhitungkannya untukmu dan kamu bisa melakukan transfer menggunakan uang rupiah.

Itulah gambaran pajak di Korea Selatan yang perlu diketahui. Setelah memahaminya, kamu bisa tinggal praktikkan dan patuhi selama tinggal di negeri bintang K-Pop ini ya!