Agar sistem pembayaran di sebuah negara berjalan dengan lancar, keberadaan bank sentral sangat penting. Bank sentral sendiri adalah lembaga publik yang mengelola mata uang sebuah negara atau sekelompok negara dan mengontrol jumlah uang yang beredar demi mencapai stabilitas keuangan. Itu jugalah yang menjadi peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di negara kita.
Status dan Kedudukan Bank Indonesia
Tugas Bank Indonesia sebagai lembaga independen dimulai pada tahun 1999 (yang diubah dengan adanya Undang-Undang Baru No. 6 tahun 2009). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa BI melaksanakan tugasnya secara independen tanpa adanya campur tangan dari pihak lain termasuk pemerintah kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur secara tegas dalam UU tersebut.
Dengan otonomi penuh, BI melakukan tugas dan wewenang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Tidak ada pihak luar yang diperkenankan ikut campur dalam pelaksanaan tugas BI dan BI juga wajib mengabaikan bahkan menolak intervensi pihak luar.
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan yaitu mencapai kestabilan nilai mata uang kita. Adapun aspek kestabilan rupiah mencakup dua hal yakni kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing dan kestabilan mata uang rupiah terhadap barang dan jasa.
Demi mencapai tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia diperkuat oleh 3 pilar yang menjadi bidang tugasnya. Masing-masing pilar saling mendukung satu sama lain agar nilai mata uang rupiah yang stabil bisa tercapai secara efisien dan efektif. Ketiga pilar itu adalah:
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- Memastikan tercapainya stabilitas keuangan.
Bagaimana Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran di Indonesia?
Seperti yang sudah disinggung di awal pembahasan, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat krusial karena seluruh prosesnya diatur dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mengapa? Sebab ada hubungan yang erat antara sistem moneter dan perbankan di negara kita dengan sistem pembayaran yang berlaku. Untuk lebih memahami peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, simak ulasan berikut ini!
Bertindak Sebagai Regulator dan Fasilitator
Dalam perekonomian negara, Bank Indonesia memiliki wewenang khusus yakni sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai regulator, BI memastikan semua proses dalam sistem pembayaran berjalan dengan lancar. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai kelancaran itu adalah dengan menyusun serangkaian aturan, persyaratan serta sanksi yang mengikat bagi semua penyedia layanan keuangan.
Adanya aturan-aturan ini menjamin sistem pembayaran baik transfer uang, penggunaan kartu kredit dan debit, penggunakan QRIS dan lain sebagainya berjalan dengan aman tanpa risiko penyalahgunaan yang merugikan. Salah satu contoh aturan tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai penggunaan Uang Elektronik.
Selain itu, BI juga bertindak sebagai fasilitator yang berusaha memperluas layanan sistem pembayaran agar bisa dinikmati secara merata dan lancar bagi semua orang. BI juga wajib menjamin semua transaksi berlangsung tanpa hambatan.
Mengeluarkan Izin yang Sesuai
Demi melindungi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, Bank Indonesia wajib memberikan rasa aman. Caranya adalah dengan mengeluarkan perizinan bagi perusahaan atau penyelenggara sistem pembayaran. Izin yang dikeluarkan juga tidak boleh sembarangan. BI harus memastikan produk atau layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga terkait tidak merugikan atau melanggar hukum.
Izin inilah yang hendaknya selalu menjadi acuan bagi kita sebelum melakukan transaksi keuangan. Pastikan Anda hanya memercayakan proses pembayaran keuangan Anda pada penyedia layanan yang sudah memiliki izin.
Melakukan Pengawasan
Selain sebagai regulator dan fasilitator, BI juga memiliki peran sebagai lembaga pengawasan. Ini sejalan dengan peran BI untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi aktivitas ekonomi.
Lantas, bagaimana peran BI sebagai pengawas? Bank Indonesia secara berkala melakukan monitoring di lapangan. Selain itu, semua lembaga keuangan dan penyedia jasa dalam sistem pembayaran baik bank maupun non-bank, wajib memberikan laporan resmi. Proses pengawasan ini tidak hanya membantu meningkatkan stabilitas ekonomi, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem pembayaran di tanah air.
Meminimalisasi Risiko dalam Aktivitas Pembayaran
Pengguna layanan perbankan di tanah air menggunakan layanan keuangan untuk berbagai aktivitas ekonomi. Agar bisa berjalan lancar, dibutuhkan kecepatan dan keamanan dalam sistem pembayaran. Jika sampai terjadi gagal bayar atau failure to settle, ini tentu akan menghambat pembayaran dan merugikan pengguna. Kalau sampai masalah ini terjadi pada banyak pihak sekaligus, ekonomi negara bisa terancam.
Karena itulah, Bank Indonesia terus berinovasi dalam pengembangan mekanisme untuk meminimalisasi risiko. Salah satunya dengan menerapkan RTGS atau Real Time Gross Settlement.
Peningkatan Efisiensi dalam Proses Pembayaran
Bank Indonesia memastikan adanya efisiensi secara nasional baik bagi masyarakat umum maupun para pelaku industri. Dengan begitu, mereka bisa memiliki satu alat pembayaran saja untuk melakukan berbagai transaksi. Dengan begitu, proses pembayaran bisa berlangsung dengan lebih efisien dan praktis.
Menyelenggarakan Aktivitas Keuangan
Dulu, PT POS Indonesia sempat ikut berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia. Namun saat ini peran tersebut secara utuh dipegang oleh Bank Indonesia. Terlebih saat ini penggunaan transaksi digital atau non-tunai semakin tinggi. Inilah yang membuat peran Bank Indonesia dalam mendukung lalu lintas pembayaran bertambah besar pula. Bank Indonesia sendiri menggunakan dua sistem dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yakni SKNBI atau Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan RTGS atau Real Time Gross Settlement.
Dengan mengetahui tugas serta peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, masyarakat Indonesia bisa merasa lebih aman dan yakin saat menggunakan produk keuangan, terlebih untuk kebutuhan bisnis. Untuk berbagai transaksi, para pebisnis dapat memanfaatkan Flip for Business. Selain beroperasi dengan izin Bank Indonesia, Anda juga bisa merasakan peningkatan efisiensi transaksi bisnis sampai 60%!
